Advertisement
KETENAGAKERJAAN MATA KULIAH PEREKONOMIAN INDONESIA
MAKALAH PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN
MATA KULIAH PEREKONOMIAN INDONESIA
Dosen Pengampu: Anik Widyastuti, S. Pd
Disusun Oleh :
- Rr. Ezry Muyasyaroh 09416241018
- Afifah Lutfani 09416241032
- Arif Gunawan 09416241023
- Dalilah Nopani 09416241046
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2010
Kata Pengantar
Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga ka mi dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah ini. Dalam pembuatan makalah ini, banyak kesulitan yang kami alami terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan bantuan dari semua pihak akhirnya makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Tak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan makalah yang kami buat ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran agar makalah ini menjadi lebih baik serta berdaya guna dimasa yang akan datang.
BAB I
PENDAHULUAN
- Latar Belakang
Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian. Dalam literatur-literatur kuno pada umumnya penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan. Keberadaanya, apalagi dalam jumlah besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Dinyatakan dengan kalimat yang lebih lugas: jumlah penduduk yang besar memperkecil pendapatan per kapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Dalam literatur-literatur modern, penduduk justru dipandang sebagai pemacu pembangunan. Berlangsungnya kegiatan produksi adalah berkat adanya orang yang membeli dan mengonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Konsumsi dari penduduk inilah yang menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan lonsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan. Jadi, perkembangan ekonomi turut ditentukan oleh permintaan yang datang dari penduduk.
- Rumusan Masalah
- Apa saja variabel-variabel kependudukan Indonesia?
- Bagaimana karakteristik kependudukan Indonesia?
- Apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan, pekerjaan dan tingkat upah?
- Apa kebijaksanaan kependudukan dan ketenagakerjaan?
- Tujuan
- Mengetahui variabel-variabel kependudukan Indonesia
- Mengerti karakteristik kependudukan Indonesia
- Memahami tentang ketenagakerjaan, pekerjaan dan tingkat upah
4.Mengetahui kebijaksanaan kependudukan dan ketenagakerjaan
BAB II
PEMBAHASAN
- Variabel-Variabel Kependudukan Indonesia
Menurut catatan, penaksiran yang pertama kali tentang jumlah penduduk di Indonesia dilakukan pada tahun 1815. Itupun hanya sebatas pulau jawa, yang kala itu ditaksir berjumlah 4,5 juta jiwa. Pada pertengahan tahun 1993 jumlah penduduk indonesia ditaksir sudah mencapai angka sekitar 187 juta jiwa ( World Development Report, 1995). Dengan jumlah ini indonesia menempati urutan keempat negara berpenduduk terbesar didunia sesudah RRC, Cina, India dan Amerika Serikat.
Untuk jaman globalisasi seperti sekarang, dimana migrasi internasional semakin sangat mudah berlangsung, gagasan tentang batas maksimum atau jumlah ideal penduduk menjadi tidak relevan. Tekanan masalah kependudukan atas pembangunan sesungguhnya tidak terlalu berhubungan dengan aspek jumlah, melainkan lebih terkait dengan variabel-variabel lain kependudukan dan karakteristik penduduk yang bersangkutan. Variabel-variabel lain itu misalnya sebaran, komposisi, kepadatan dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan karakteristik yang dimaksud misalnya tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia bukan saja memiliki penduduk dalam jumlah besar. Akan tetapi juga menghadapi masalah sebran yang tidak merata dan laju pertumbuhan yang masih relatif tinggi. Dalam perspektif spasial, sebagian besar penduduk tinggal didaerah pedesaan. Dalam perspektif regional, mayoritas penduduk bermukim di pulau Jawa. Ketidakmerataan jumlah penduduk menyebabkan masalah urbanisasi. Dalam perspektif jenis kelamin, proporsi penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki. Mengatasi persoalan itu, sudah sejak lama transmigrasi menjadi salah satu program penting. Kebijaksanaan mengenai hal itu merupakan bagian tak terpisahkan dalam program-program pembangunan.
- Karakteristik Kependudukan Indonesia
Sampai dengan akhir repelita VI komposisi penduduk Indonesia menurut jenis kelamin diperkirakan tidak akan berubah, penduduk perempuan masih tetap lebih banyak daripada laki-laki. Angka rata-rata harapan hidup meningkat dari 62,7 tahun pada akhir Pelita yang lalu menjadi 64,6 tahun pada akhir pelita VI yang akan datang. Pola ketimpangan pendidikan secara spasial tetap sama untuk jenjang yang lebih tinggi, keadaan daerah perdesaan selalu lebih memprihatinkan. Mayoritas penduduk kita hanya berpendidikan sekolah dasar. Proporsinya 36,77%, 30,09%, dan 34,60% masing-masing untuk daerah perdesaan, daerah perkotaan dan seluruh Indonesia sebagai suatu kesatuan.
- Ketenagakerjaan
- Konsep dan Definisi
Untuk keperluan analisis ketenagakerjaan, penduduk suatu Negara dipilah-pilah dalam berbagai kelompok. Konsep pemilahan penduduk dibagi menjadi dua yaitu pemilahan penduduk berdasarkan pendekatan angkatan kerja dan berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja.
- Pemilihan penduduk berdasarkan pendekatan angkatan kerja
- Tenaga Kerja-Manpower, berusia > 10 tahun
- Angkatan kerja (Labour Force) yaitu tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Angkatan Kerja dibagi menjadi dua yaitu :
- Pekerja yaitu orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan (saat disensus atau disurvai) memang sedang bekerja , serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja.
- Penganggur yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan.
- Bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja dibagi menjadi tiga yaitu :
- Penduduk dalam usia kerja yang sedang bersekolah
- Mengurus rumah tangga
- Penerima pendapatan lain
- Bukan Tenaga Kerja, < 10 tahun
- Pemilahan penduduk berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja
- Bekerja Penuh yaitu tenaga kerja yang bersangkutan termanfaatkan secara cukup atau optimal.
- Setengah menganggur yaitu bekerja tapi tenaganya kurang termanfaatkan diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, atau penghasilan yang diperoleh. Setengah menganggur dibagi menjadi dua yaitu :
- Setengah menganggur yang kentara (visible underemployment) adalah jika seseorang bekerja tidak tetap (part time) di luar keinginannya sendiri, atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari biasanya.
- Setengah menganggur yang tidak kentara (invisible underemployment) adalah jika seseorang bekerja secara penuh (full time) tetapi pekerjannya itu dianggap tidak mencukupi karena pendapatannya terlalu rendah atau pekerjaan tersebut tidak memungkinkan ia untuk mengembangkan seluruh keahliannya.
- Angkatan Kerja Indonesia
Pada tahun 1993 jumlah tenaga kerja Indonesia tercatat sebanyak 143,8 juta orang. Proporsi tenaga kerja yang tergolong sebagai angkatan kerja hanyalah sekitar 55-60 persen. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada pertumbuhan jumlah penduduk secara keseluruhan. Pada tahun 1994 jumlah angkatan kerja yang tercatat sebanyak 85,5 juta orang. Proporsi angkatan kerja terhadap jumlah seluruh penduduk berkisar 40-45 persen dari tahun ke tahun. Jumlah angkatan kerja tumbuh jauh lebih cepat daripada jumlah penduduk, bahkan juga dibandingkan jumlah tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan oleh struktur penduduk kita menurut komposisi umur hingga saat ini masih didominasi penduduk berusia muda.
Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian, yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja inilah yang sekarang menjadi salah satu masalah rawan dalam pembangunan ekonomi di tanah air. Kualitas tenaga kerja Indonesia sebagaimana tercermin dari tingkat pendidikan angkatan kerja dan produktivitas pekerja yang ada masih relative rendah.
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran
Dari data-data ketenagakerjaan data diketahui dan dihitung berbagai konsep yang berkaitan dengan tingkat pengerjaan dan tingkat pengangguran. Konsep-konsep dimaksud adalah tingkat paertisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengerjaan, dan tingkat pengangguran. Angka-angka semacam ini berguna untuk mengenali situasi yang berlangsung di pasar kerja.
TPAK = JUMLAH ANGKATAN KERJA X 100%
JUMLAH TENAGA KERJA
TINGKAT PENGERJAAN= JUMLAH PEKERJA X 100%
JUMLAH TENAGA KERJA
TINGKAT PENGANGGURAN = JUMLAH PENGANGGUR X 100%
JUMLAH ANGKATAN KERJA
TINGKAT PENGERJAAN + TINGKAT PENGANGGURAN = 1
Dalam perbandingan seksual atau antarjenis kelamin, TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Perbandingan angkanya untuk tahun 1994 adalah 72,3 banding 43,4. Ini mencerminkan peluang tenaga kerja perempuan untuk terlibat dipasar tenaga kerja masih rendah.
Jika dengan perbandingan spasial atau daerah, TPAK di daerah pedesaan justru lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan.
- Pekerjaan dan Tingkat Upah
- Lapangan, Status dan Jenis Pekerjaan
Lapangan pekerjaan utama bagi rakyat Indonesia masih di sektor pertanian. Sampai tahun 1994, separuh dari jumlah pekerja menyandarkan sektor pertanian sebagai sumber nafkah utama. Sektor perdagangan dan sektor jasa menempati kedudukan kedua dan ketiga, kemudian sektor industri pengolahan berada di urutan berikutnya. Menurut hasil survey Sosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 1994, proporsi pekerja perempuan yang bekerja di sektor pertanian di daerah pedesaan tidak berbeda jauh dengan pekerja laki-laki, sebaliknya di daerah perkotaan pekerjaan bertani lebih banyak dilakukan oleh pekerja laki-laki. Sektor perdagangan dan sektor industri, baik di perkotaan maupun pedesaan, didominasi oleh pekerja perempuan. Di lain pihak, sektor bangunan dan sektor komunikasi, baik di perkotaan maupun pedesaan, didominasi oleh pekerja laki-laki. Ditinjau menurut status dari pekerjaan utama yang dilakukan, hampir sepertiga angkatan kerja yang bekerja berstatus sebagai buruh atau karyawan atau pegawai. Disamping menurut sektor dan status pekerjaan, para pekerja dapat pula dipilah-pilah menurut jenis pekerjaan yang dilakukan. Kemampuan tenaga kerja Indonesia untuk menjalankan fungsi kepemimpinandan keetatalaksaan masih rendah. Peran kaum wanita Indonesia di pasar kerja rasanya cukup berarti. Tenaga=tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya justru lebih dominan diperankan oleh pekerja perempuan.
- Jam Kerja
Menilai seseorang bekerja ataukah menganggur semata-mata berdasarkan apakah ia mempunyai pekerjaan atau tidak, sesungguhnya kurang memadai. Pendekatan semacam itu mengabaikan kadar pemanfaatan tenaga yang bersangkutan. Seseorang bisa saja tergolong tidak menganggur karena ia bekerja atau mempunyai pekerjaan. Akan tetapi jika dalam bekerja itu tenaganya tidak termanfaatkan secara optimal, berarti ia bekerja tidak dalam kapasitas penuh, maka sesungguhnya ia setengah menganggur atau menganggur secara terselubung. Oleh karena itu, jam kerja yang dicurahkan perlu turut untuk dipertimbangkan.
Seseoerang dikatakan bekerja penuh (fully employed) apabila jumlah jam kerjanya telah mencapai setidak-tidaknya 35 jam kerja dalam seminggu. Kriteria ini menuruti konsep bekerja minimal 1 jam berturut-turut. Berlandaskan kriteria ini, maka dari seluruh pekerja yang ada (79.200.542 orang) hanya 58,46% saja yang bekerja penuh. Pekerja-pekerja yang bekerja tidak penuh ini kebanyakan adalah pekerja perempuan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Di daerah pedesaan jumlah jam kerja yang paling banyak dijalani para pekerja adalah antara 35 hingga 45 jam per minggu. Sedangkan di daerah perkotaan jumlah jam kerja terbanyak yang dijalani adalh antara 45 hingga 59 jam per minggu.
- Tingkat Upah
Upah tertinggi bagi pekerja yang berstatus karyawan atau buruh adalah di sektor pertambangan. Tingkst upah para pekerja di Indonesia, khususnya pekerja rendahan atau buruh kasar sangat rendah. Hal itu bisa diukur dengan membandingkannya terhadap kebutuhan fisik minimum.
Variasi tingkat upah tidak hanya terjadi antarlapangan usaha atau secara sektoral. Akan tetapi juga secara regional atau antarwilayah di tanah air, serta secara jenis kelamin. Dalam perbandingan jenis kelamin di sekter industri pengolahan, hampir di semua wilayah tanah air pekerja laki-laki menerima upah lebih tinggi daripada pekerja perempuan. Perbedaan tingkat upah antar jenis kelamin di sektor industri pengolahan berlaku umum di semua subsektor. Kesenjangan upah buruh berlangsung pula antarjenjang. Hal ini bisa ditelaah melaui perbandingan upah rata-rata tertinggi terhadap upah rata-rata terendah.
- Kebijaksanaan Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Secara konseptual pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua aspek ini secara bersama-sama memberikan signal terhadap arah pengembangan sumber daya manusia. Pergeseran struktur ekonomi ini akan berpengaruh terhadap pergeseran stuktur tenaga kerja. Pada saat perekonomian suatu negara based on pertanian maka pengembangan sumber daya manusia diarahkan kepada pemenuhan tenaga kerja yang dibutuhkan sektor tersebut. Pada saat ini permintaan tenaga kerja didominasi oleh sektor tradisional dan perencanaan ekonomi juga diarahkan pada penciptaan sektor-sektor industri yang diharapkan mampu untuk menyerap hasil-hasil produksi pertanian. Yang pada gilirannya kekuatan sektor industri yang didukung oleh kemapanan sektor pertanian akan mampu menciptakan kestabilan ekonomi suatu negara.
Berbagai kebijaksanaan telah, sedang, dan akan ditempuh oleh pemerintah dalam upaya mengatasi masalah-masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Dalam Repelita VI, pembangunan kependudukan dalam PJPII diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Dengan peningkatan kualitas penduduk dimaksudkan adalah peningkatan kualitas kehidupan dan kemampuan manusia serta masyarakat Indonesia sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan. Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, penciptaan dan perluasan tenaga kerja terus diupayakan terutama melalui peningkatan dan pemerataan industri, pertanian, dan jasa yang mampu menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, secara konkret diharapkan pada akhir PJP II kelak angka sasaran-sasaran berikut dapat tercapai :
- Angka harapan hidup : 70,6 tahun
- Pertumbuhan penduduk : 0,88 persen
- Angka kelahiran kasar : 16,1 per seribu penduduk
- Angka pertumbuhan kasar : 7.4 per seribu penduduk
- Pertumbuhan alamiah : 8,8 per seribu penduduk
- Angka kematian bayi : 26 per seribu penduduk
Untuk mencapai sasaran-sasaran yang dicanangkan di atas, ditempuh berbagai kebijaksanaan dan program-program berikut:
- Peningkatan kualitas penduduk, melalui program perluasan pendidikan dan perbaikan mutu pendidikan.
- Pengendalian pertumbuhan dan kualitas penduduk, melalui program keluarga berencana, perbaikan layanan kesehatan dasar.
- Pengarahan persebaran dan mobilitas penduduk, melalui program transmigrasi, pemerataan pembangunan antar wilayah.
- Penyempurnaan sistem informasi kependudukan, melalui program pengembangan administrasi, dan penataan statistik kependudukan.
- Pendayagunaan dan kesejahteraan penduduk usia lanjut.
Sebagai langkah awal bagi sasaran jangka panjang tersebut, dalam Repelita VI Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp12,89 miliar untuk program kependudukan dan Rp1,73 triliun untuk program keluarga berencana.
Dibidang ketenagakerjaan, sasaran pokok pembangunannya dalam PJP II meliputi terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja; mengurangi setengah pengangguran; mengurangi kesenjangan produktivitas antar sektor; serta meningkatkan pemerataan kesempatan kerja antar wilayah. Secara konkret dalam PJP II kelak diharapkan dapat diciptakan 68,6 juta tambahan kesempatan kerja untuk melayani sekitar 69 juta orang tambahan angkatan kerja baru.
Secara lebih rinci sasaran konkret bidang ketenagakerjaan dalam PJP II adalah sebagai berikut:
- Tambahan angkatan kerja : 69.089.400 orang
- Tambahan kesempatan kerja : 68.647.500 orang
menurut status
- Berusaha sendiri : 1925.800
- Berusaha dengan keluarga : 545.300
- Berusaha dengan buruh tetap : 4.199.000
- Buruh/karyawan : 63.645.300
- Pekerja keluarga : -1.486.900
Kebijaksanaan yang ditempuh serta program-program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran di atas meliputi:
- Pembinaan dan pengembangan kesempatan kerja dan produktivitas. Program-programnya mencakup pengembangan produktivitas dan pembinaan lembaga produktivitas.
- Pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja.
Program-programnya antara lain perencanaan tenaga kerja; sistem informasi dan bursa tenaga kerja terpadu; penciptaan tenaga kerja mandiri dan profesional; pemerataan kesempatan kerja antar daerah; pengindonesiaan tenaga kerja asing; peningkatan ekspor jasa tenaga kerja; dan pemasyarakatan teknologi padat karya dalam upaya mendayagunakan tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur.
- Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, melalui program kemitraan pelatihan, pemagangan;serta perbaikan metode dan sistem informasi pelatihan.
- Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
Guna mencapai sasaran-sasaran jangka panjang di atas, dalam Repelita VI ini Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp1,073 triliun ntuk pembangunan di bidang ketenagakerjaan.
BAB III
PENUTUP
Simpulan
Variabel-variabel dalam kependudukan Indonesia misalnya sebaran, komposisi, kepadatan dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan karakteristik yang dimaksud misalnya tingkat pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Konsep pemilahan penduduk dibagi menjadi dua yaitu pemilahan penduduk berdasarkan pendekatan angkatan kerja dan berdasarkan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. Sedangkan lapangan pekerjaan utama bagi rakyat Indonesia masih di sektor pertanian. Sampai tahun 1994, separuh dari jumlah pekerja menyandarkan sektor pertanian sebagai sumber nafkah utama. Sektor perdagangan dan sektor jasa menempati kedudukan kedua dan ketiga, kemudian sektor industri pengolahan berada di urutan berikutnya. Dalam hal tingkat upah, variasi tidak hanya terjadi antarlapangan usaha atau secara sektoral. Akan tetapi juga secara regional atau antarwilayah di tanah air, serta secara jenis kelamin. Dalam perbandingan jenis kelamin di sekter industri pengolahan, hampir di semua wilayah tanah air pekerja laki-laki menerima upah lebih tinggi daripada pekerja perempuan. Perbedaan tingkat upah antar jenis kelamin di sektor industri pengolahan berlaku umum di semua subsektor. Kesenjangan upah buruh berlangsung pula antarjenjang. Hal ini bisa ditelaah melaui perbandingan upah rata-rata tertinggi terhadap upah rata-rata terendah.
LAMPIRAN
DATA JUMLAH PENDUDUK, ANGKATAN KERJA DAN TENAGA KERJA
Data Penduduk :
Populasi : 240.271.522 jiwa (per Juli 2009)
Persentase Pertambahan Angkatan Kerja per Tahun menurut Propinsi dan Daerah,
2004
| |||
| Sumber/Source : Sakernas 1996-Feb.2005 | |||
| Provinsi | 2004 | ||
| Province | Perkotaan | Perdesaan | Total |
| Urban | Rural | Total | |
| 00. Indonesia | 0.8 | 1.5 | 1.2 |
| 11. Nanggroe Aceh Darussalam | -4.6 | -2.8 | -3.2 |
| 12. Sumatera Utara | 3.3 | -3.7 | -1 |
| 13. Sumatera Barat | 4 | 1.4 | 2.2 |
| 14. Riau | -0.9 | 5.6 | 2.6 |
| 15. Jambi | 5.6 | 1.8 | 2.7 |
| 16. Sumatera Selatan | 7.4 | -6.1 | -2.4 |
| 17. Bengkulu | 2.6 | -10 | -7 |
| 18. Lampung | 3 | 0 | 0.6 |
| 19. Kep. Bangka Belitung | 4.2 | 7.4 | 6.1 |
| 20. Kepulauan Riau | na | na | na |
| 31. DKI Jakarta | 3.3 | na | 3.3 |
| 32. Jawa Barat | 1.1 | 5.6 | 3.3 |
| 33. Jawa Tengah | 0.6 | 3.7 | 2.4 |
| 34. DI Yogyakarta | -3.3 | 7.2 | 1.3 |
| 35. Jawa Timur | -4.8 | 4.6 | 0.7 |
| 36. Banten | 2.7 | 2.5 | 2.6 |
| 51. Bali | 3.7 | -0.7 | 1.4 |
| 52. Nusa Tenggara Barat | 6.1 | -10.4 | -5.1 |
| 53. Nusa Tenggara Timur | -3.2 | 4.3 | 3.3 |
| 61. Kalimantan Barat | -0.9 | -7.3 | -5.9 |
| 62. Kalimantan Tengah | -3.8 | -8.1 | -7 |
| 63. Kalimantan Selatan | 6.6 | 0.6 | 2.6 |
| 64. Kalimantan Timur | 4.8 | -14.4 | -4.9 |
| 71. Sulawesi Utara | 16.4 | 6.2 | 9.8 |
| 72. Sulawesi Tengah | -3.8 | 2.3 | 1.2 |
| 73. Sulawesi Selatan | 6.3 | -1.7 | 0.5 |
| 74. Sulawesi Tenggara | -1.5 | -2.1 | -2 |
| 75. Gorontalo | -16 | 12.6 | 3 |
| 76. Sulawesi Barat | -3.2 | 1.4 | 0.2 |
| 81. Maluku | 13.4 | -2.7 | 0.8 |
| 82. Maluku Utara | na | na | Na |
| 91. Irian Jaya Barat | na | na | Na |
| 92. Papua | 5.3 | 7.6 | 7.1 |
| Persentase Pertambahan Angkatan Kerja per Tahun menurut Propinsi dan Daerah, 2005 | |||
| Sumber/Source : Sakernas 1996-Feb.2005 | |||
| Provinsi | 2005 | ||
| Province | Perkotaan | Perdesaan | Total |
| Urban | Rural | Total | |
| 00. Indonesia | 2.1 | 1.5 | 1.8 |
| 11. Nanggroe Aceh Darussalam | 3.6 | 5.4 | 4.9 |
| 12. Sumatera Utara | 5.9 | 4.9 | 5.3 |
| 13. Sumatera Barat | -2.8 | -3.3 | -3.1 |
| 14. Riau | 6.1 | 7.7 | 7 |
| 15. Jambi | 5.5 | -3 | -0.8 |
| 16. Sumatera Selatan | -1.4 | -0.2 | -0.5 |
| 17. Bengkulu | 6.6 | 4.2 | 4.9 |
| 18. Lampung | -1.2 | -1.1 | -1.1 |
| 19. Kep. Bangka Belitung | 7.6 | -1.5 | 2.2 |
| 20. Kepulauan Riau | na | na | Na |
| 31. DKI Jakarta | 2 | na | 2 |
| 32. Jawa Barat | 2.7 | -0.1 | 1.3 |
| 33. Jawa Tengah | -0.2 | 1.8 | 1 |
| 34. DI Yogyakarta | 3 | 0.8 | 2 |
| 35. Jawa Timur | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 36. Banten | -2.4 | 4.4 | 0.7 |
| 51. Bali | 6.8 | 4 | 5.3 |
| 52. Nusa Tenggara Barat | 0.6 | -3 | -1.7 |
| 53. Nusa Tenggara Timur | 7.7 | 5 | 5.3 |
| 61. Kalimantan Barat | 5.9 | 1.6 | 2.6 |
| 62. Kalimantan Tengah | 20.5 | 4 | 8.2 |
| 63. Kalimantan Selatan | -5.2 | -2.1 | -3.2 |
| 64. Kalimantan Timur | 0.7 | 12.1 | 5.9 |
| 71. Sulawesi Utara | 5 | -0.1 | 1.8 |
| 72. Sulawesi Tengah | 13.7 | -4.4 | -1.2 |
| 73. Sulawesi Selatan | 1.7 | -0.1 | 0.4 |
| 74. Sulawesi Tenggara | 4.3 | -4.7 | -3 |
| 75. Gorontalo | -3.1 | 8.3 | 5.2 |
| 76. Sulawesi Barat | 4.8 | -9.2 | -5.7 |
| 81. Maluku | 3.8 | 1.8 | 2.3 |
| 82. Maluku Utara | na | na | Na |
| 91. Irian Jaya Barat | na | na | Na |
| 92. Papua | 6.9 | 4.3 | 4.8 |
| Tahun-year | |||||
| Jumlah penduduk | |||||
| Province | 2000 | 2005 | |||
| 00. Indonesia | 205,132,458 | 218,868,791 | |||
| 11. Nanggroe Aceh Darussalam | 3,929,234 | 4,031,589 | |||
| 12. Sumatera Utara | 11,642,488 | 12,450,911 | |||
| 13. Sumatera Barat | 4,248,515 | 4,566,126 | |||
| 14. Riau | 3,907,763 | 4,579,219 | |||
| 15. Jambi | 2,407,166 | 2,635,968 | |||
| 16. Sumatera Selatan | 6,210,800 | 6,782,339 | |||
| 17. Bengkulu | 1,455,500 | 1,549,273 | |||
| 18. Lampung | 6,730,751 | 7,116,177 | |||
| 19. Kep. Bangka Belitung | 899,968 | 1,043,456 | |||
| 20. Kepulauan Riau | 1,040,207 | 1,274,848 | |||
| 31. DKI Jakarta | 8,361,079 | 8,860,381 | |||
| 32. Jawa Barat | 35,724,093 | 38,965,440 | |||
| 33. Jawa Tengah | 31,223,258 | 31,977,968 | |||
| 34. DI Yogyakarta | 3,121,045 | 3,343,651 | |||
| 35. Jawa Timur | 34,765,993 | 36,294,280 | |||
| 36. Banten | 8,098,277 | 9,028,816 | |||
| 51. Bali | 3,150,057 | 3,383,572 | |||
| 52. Nusa Tenggara Barat | 4,008,601 | 4,184,411 | |||
| 53. Nusa Tenggara Timur | 3,823,154 | 4,260,294 | |||
| 61. Kalimantan Barat | 4,016,353 | 4,052,345 | |||
| 62. Kalimantan Tengah | 1,855,473 | 1,914,900 | |||
| 63. Kalimantan Selatan | 2,984,026 | 3,281,993 | |||
| 64. Kalimantan Timur | 2,451,895 | 2,848,798 | |||
| 71. Sulawesi Utara | 2,000,872 | 2,128,780 | |||
| 72. Sulawesi Tengah | 2,175,993 | 2,294,841 | |||
| 73. Sulawesi Selatan | 7,159,170 | 7,509,704 | |||
| 74. Sulawesi Tenggara | 1,820,379 | 1,963,025 | |||
| 75. Gorontalo | 833,496 | 922,176 | |||
| 76. Sulawesi Barat | 891,618 | 969,429 | |||
| 81. Maluku | 1,166,300 | 1,251,539 | |||
| 82. Maluku Utara | 815,101 | 884,142 | |||
| 91. Irian Jaya Barat | 529,689 | 643,012 | |||
| 92. Papua | 1,684,144 | 1,875,388 | |||
DAFTAR PUSTAKA
Dumairy.1996.Perekonomian Indonesia.Erlangga.Jakarta.
Wirakartakusumah, M. Djuhari.1999.Bayang-Bayang Ekomoni Klasik.Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:Jakarta.
Diambil dari internet pada hari Minggu, 24 Oktober 2010,
Advertisement
0 Comments
EmoticonEmoticon