Makalah Kebijaksanaan Pembangunan Di Sektor Industri Dan Perdagangan

Advertisement

       

      

              

    

  

  

Kebijaksanaan Pembangunan Di Sektor Industri Dan Perdagangan

“ Pembangunan Ekonomi Memerlukan Koordinasi Sebab “

Setiap Sektor Harus Tumbuh Dalam Relasi Yang Benar Antara Satu

Dengan Lainnya Ataukah Mereka Tidak Dapat Tumbuh Sama  Sekali ”

Ia Mendukung Pengelolaan Proses Industrialisasi Yang  Terjadi  

Dalam Banyak Sektor Untuk Mencapai ‘Balanced Growth “

(  ARTHUR LEWIS    1955 )

BAB I

PENDAHULUAN

      A.    Latar Belakang

Kebijakan ekonomi mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Kebijakan ekonomi merupakan seperangkat perencanaan yang mengacu pada tindakan, pernyataan, dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi  dan  menyangkut kepentingan umum.

Dalam menghadapi era persaingan global tidak ada pilihan selain meningkatkan daya saing nasional. Untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan diperlukan suatu arah kebijakan pembangunan nasional dengan paradigma baru. Era reformasi yang berkembang sejak 1998 telah membawa banyak perubahan di berbagai bidang. Pemusatan kekuatan ekonomi nasional pada sekelompok tertentu telah surut seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dan moneter.

Paradigma pembangunan ekonomi yang semula lebih berorientasi pada pertumbuhan industri dan perdagangan berskala besar telah bergeser kepada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi kerakyatan. Perubahan paradigma tersebut telah berpengaruh terhadap proses pemulihan ekonomi yang tercermin dari beberapa indikator ekonomi.

     B.     Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah pokok dalam penulisan ini adalah: Bagaimana kebijaksanaan pembangunan di sektor Perdagangan dan Indutri. Yang akan di bagi dalam beberapa sub pokok masalah , yaitu sebagai berikut :

1.      Bagaimanakah arah kebijaksanaan pembangunan di sektor Perdagangan  ?

2.      Bagaimanakah arah kebijaksanaan pembangunan di sektor Industri   ?

3.      Bagaimana Pengaruhnya terhadap pembangunan perekonomian ?

    C.    Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan makalah ini, selain sebagai sayarat kelulusan pada mata kuliah Perekonomian Indonesia , kami juga ingin mengetahui tentang arah kebijaksanaan pembangunan di sektor Perdagangan dan Industri .

BAB II

PEMBAHASAN

     A.    Selayang Pandang Kebijakan Perekonomian

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian Tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu “ Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur “ yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2014 berada pada tahap jangka menengah yang kedua yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dengan visi Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadilan.

Pembangunan nasional dipahami sebagai pelembagaan proses pembangunan multidimensional pada arah perubahan struktur yang alami. Paradigma baru pembangunan Indonesia didasarkan pada paradigma pembangunan manusia sebagari kunci dari proses pembangunan.

Kegiatan manusia diketahui amat beragam yang sebagian besar difokuskan pada sejumlah kegiatan ekonomi. Beberapa kegiatan ekonomi berada dalam lingkup masyarakat disebut sebagai sektor-sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi di Indonesia sebagian besar didominasi oleh proses kegiatan ekonomi yang berdasarkan potensi sumber daya ekonomi. Potensi sumber daya ekonomi yang paling banyak dimanfaatkan sebagai input dalam proses kegiatan ekonomi adalah sumber daya alam, baik yang terbarui maupun yang tidak terbarui. Sebagian besar pengelolaan sumber daya tersebut berada dalam lingkup kegiatan ekonomi pertanian, industri, dan perdagangan dalam satu lingkaran kegiatan sekaligus, meskipun masih dalam skala yang masih terbatas.

Isu strategis yang saat ini berkembang dalam wacana pembangunan nasional Indonesia adalah bagaimana upaya memperbesar skala dari lingkup keterkaitan kegiatan ekonomi pertanian, industri, dan perdagangan itu dalam rangka lebih mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah mencoba meningkatkan potensi sumber daya ekonomi dalam negeri (lokal) melalui kebijaksanaan pengelompokan industri (industrial cluster policy). Keluaran dari kebijaksanaan ini adalah terciptanya suatu formula keterkaitan sisi kelembagaan pembangunan lintas sektor yang tinggi antara sektor-sektor primer dengan sektor-sektor sekunder dan sektor-sektor tersier (atau sektor jasa). Sementara itu pada sisi sumber daya terjalin keterkaitan yang tinggi antara sektor-sektor hulu, sektor antara, dan sektor hilir.

  

     B.     Kebijaksanaan Pembangunan Di  Sektor Industri 

1.      Transformasi Kebijakan Pembangunan Di Sektor Industri

a.      Selayang Pandang

Industri manufaktur mungkin dapat dikatakan lebih mencerminkan kebijakan perekonomian indonesia pasca 1966 ketimbang sektor industri lainnya . Perubahan struktur ekonomi dan teknologi berkembang sangat pesat. Industri manufaktur berorientasi ekspor menjadi salah satu mesin pertumbuhan utama  perekonomian indonesia.

Sampai saat ini , perindustrian nasional telah mendapatkan perhatian yang cukup pesat , mulai dari pengembangan sarana dan prasarana penunjang sampai pada pemingkatan kualitas SDM, yang nantinya diharapkan dapat mengembangkan perindustrian nasional dan mendorong pembangunan perekonomian indonesia .

Pembangunan industri, sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong perannya karena telah terbukti memberi kontribusi yang berarti terhadap pembangunan nasional. Mengingat perannya yang strategis, sektor industri khususnya industri manufaktur, perlu ditingkatkan kinerjanya. Berbagai upaya perbaikan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap kemerosotan kinerja sektor industri telah dilakukan, namun kinerja itu tampaknya belum sepenuhnya pulih. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang membutuhkan perhatian dan perlu segera diatasi.   Pertumbuhan industri manufaktur non-migas selama triwulan I tahun 2011 mampu tumbuh sebesar 5,75%. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan selama tahun 2010 sebesar 5,09%.

LAPANGAN USAHA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Makanan, Minuman dan Tembakau	2,75	7,21	5,05	2,34	11,22	2,73	4,01
Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki	1,31	1,23	-3,68	-3,64	0,60	1,74	10,39
Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.	-0,92	-0,66	-1,74	3,45	-1,38	-3,50	-0,40
Kertas dan Barang cetakan	2,39	2,09	5,79	-1,48	6,34	1,64	4,24
Pupuk, Kimia & Barang dari karet	8,77	4,48	5,69	4,46	1,64	4,67	-0,07
Semen & Brg. Galian bukan logam	3,81	0,53	3,40	-1,49	-0,51	2,16	4,26
Logam Dasar Besi & Baja	-3,70	4,73	1,69	-2,05	-4,26	2,56	18,22
Alat Angk., Mesin & Peralatannya	12,38	7,55	9,73	9,79	-2,87	10,35	8,84
Barang lainnya	2,61	3,62	-2,82	-0,96	3,19	2,98	1,14
Industri Non Migas	5,86	5,27	5,15	4,05	2,56	5,09	5,75

Namun demikian, industri manufaktur masih menghadapi tantangan yang harus segera diatasi. Belum berkembangnya industri bahan baku dan industri penunjang di dalam negeri merupakan masalah utama yang dihadapi. Kondisi ini berakibat pada lemahnya keterkaitan antara industri hulu dan hilir, sehingga struktur industri secara keseluruhan menjadi rentan. Dampaknya tercermin dari besarnya ketergantungan komponen impor bahan baku dan setengah jadi pada industri kimia, otomotif, dan elektronika.

Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung pembangunan industri di daerah juga menjadi masalah yang perlu segera diatasi. Keterbatasan infrastruktur, seperti di wilayah timur Indonesia, pedalaman maupun perbatasan, yang menyebabkan pembangunan industri, terutama industri kecil sulit berkembang, berpotensi menimbulkan kesenjangan pembangunan antar daerah.

Masalah lain yang menuntut perhatian bersama adalah lemahnya penguasaan teknologi industri. Fakta di pasar menunjukkan bahwa sebagian besar produk lokal dihasilkan oleh industri berbasis teknologi rendah, yakni industri yang menghasilkan nilai tambah relatif rendah. Kondisi ini juga disebabkan oleh belum terpadunya pengembangan iptek di lembaga-lembaga penelitian yang tersebar di berbagai instansi dengan dunia industri. Ketertinggalan atas penguasaan teknologi membuat daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Di pasar lokal, daya saing produk kita semakin terancam akibat belum meluasnya penerapan standarisasi nasional.

      2.      Kebijakan Industri Nasional

Kebijakan Industri Nasional (KIN) diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 merupakan suatu arahan dan kebijakan jangka menengah maupun jangka panjang, dalam rangka mempercepat proses industrialisasi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus mengantisipasi dampak negatif globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia dan perkembangan di masa yang akan datang.  

Visi Industri 2025: membawa Indonesia pada tahun 2025 menjadi “Sebuah Negara Industri Tangguh di Dunia”. Visi antara : membawa Indonesia pada tahun 2020 menjadi “Negara Industri Maju Baru”.

a.      Tujuan Pembangunan Industri Nasional

 Tujuan Jangka Menengah

1.      Mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan menyerap tenaga kerja.

2.      Mampu menguasai pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor.

3.      Mampu mendukung perkembangan sektor infrastruktur

4.      Mampu memberikan sumbangan terhadap penguasaan teknologi nasional

5. Mampu meningkatkan pendalaman struktur industri dan mendiversifikasi jenis-jenis produksinya.

6.      Tumbuh menyebar ke luar Pulau Jawa.

                               Tujuan Jangka Panjang

  Membangun industri dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada :

1.      Pembangunan ekonomi,

2.      Pembangunan sosial, dan

3.      Pembangunan lingkungan hidup.

b.      Sasaran Pembangunan Industri Nasional

 Jangka Menengah

1)  Terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis dan bencana

2)      Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar

3)      Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk olahan

4)   Semakin meningkatnya daya saing industri untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor

5)   Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan

6)   Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar dua kali lebih cepat daripada industri kecil

  Jangka Panjang

1.   Kuatnya jaringan kerjasama (networking) antara IKM dan industri besar serta industri di dunia.

2.      Kuatnya industri manufaktur sehingga menjadi world class industry

3.      Seimbangnya sumbangan IKM terhadap PDB dibandingkan sumbangan industri besar

      3.      Progran Peningkatan Daya Saing Industri Prioritas

a.      Sasaran Peningkatan Daya Saing

1)      Penciptaan lapangan kerja sebanyak

2)      Penciptaan lapangan usaha dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah

3)  Mengurangi defisit neraca perdagangan terutama karena tingginya ketergantungan impor terhadap barang modal

4)    Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengolahan sumber daya alam, baik yang berbasis agro maupun mineral

5)      Sebagai motor penggerak bagi pencapaian target pertumbuhan industri nasional

6)   Untuk mencapai Key Performance Indicator (KPI) Menteri Perindustrian dalam Kabinet Indonesia Bersatu II

b.      Fokus Pengembangan Industri Prioritas

1.    Industri Padat Karya   

Program peningkatan daya saing industri padat karya dilaksanakan melalui: program restrukturisasi permesinan untuk industri tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, pengembangan bahan baku alternatif, pengembangan desain dan merek, serta program P3DN untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN/BUMD.

2.      Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang diprioritaskan adalah industri kreatif, seperti industri fesyen, kerajinan dan barang seni, serta terus mendorong pengembangan industri pangan, sandang dan kerajinan melalui konsep One Village One Product (OVOP).  Program peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah adalah modernisasi peralatan IKM, pendidikan dan pelatihan, promosi serta fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

3.    Industri Barang Modal

Program pengembangan industri barang modal dalam negeri adalah pemberian berbagai fasilitas dan insentif fiskal berupa tax allowance, pembebasan bea masuk, tax holiday, serta dukungan kemudahan kredit perbankan.

4.    Industri Berbasis Sumber Daya Alam

Untuk mendorong tumbuhnya investasi industri berbasis sumber daya alam dalam rangka meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Pemerintah sedang mengupayakan fasilitas tax holiday, tax allowance, dukungan fasilitasi pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan, energi, air bersih, dll) melalui dukungan pemerintah maupun swasta (PPP).  

5.    Industri Pertumbuhan Tinggi

Program peningkatan daya saing industri kendaraan bermotor dan elektronika, dilakukan melalui pemberian fasilitas insentif fiskal, pembebasan PPnBM dan pembebasan bea masuk barang modal, bahan baku dan komponen yang dibutuhkan untuk produksi dalam negeri.

6.    Industri Prioritas Khusus         

Program pengembangan industri pupuk, pemerintah merencanakan untuk membangun 6 (enam) pabrik pupuk NPK dan merevitalisasi 6 (enam) pabrik pupuk, sedangkan program pengembangan industri petrokimia dilakukan melalui pengembangan klaster industri berbasis migas kondensat di Gresik dan Tuban (Jatim) serta Bontang (Kaltim).

 

      C.    Kebijaksanaan Pembangunan Di  Sektor Perdagangan 

1.       Transformasi Kebijakan Pembangunan Di Sektor Perdagangan

a.      Selayang Pandang

Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan nusantara. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pem­bentukan harga yang wajar.

Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mem­percepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Pembangunan perdagangan berperan penting pula dalam menciptakan dan mempertahankan Stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran.

Dinamika perekonomian dunia dan domest ik telah mewarnai perj alanan pembangunan perdagangan nasional sepanj ang 2005- 2009. Kenaikan harga minyak mentah, krisis keuangan global, sampai kepada bencana yang terj adi di berbagai belahan dunia, turut mempengaruhi kinerja perdagangan luar negeri dan perdagangan di dalam negeri Indonesia.

Dengan senantiasa berusaha untuk menj awab set iap tantangan yang dihadapi dan mengambil kesempatan atas potensi yang dimiliki, maka pencapaian kondisi perdagangan Indonesia yang diharapkan di masa mendatang, adalah:

• Peran sektor perdagangan yang akan bertambah pent ing, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kont ribusi subsektor perdagangan eceran yang semakin signif ikan dalam pembentukan PDB, dan penciptaan lapangan kerj a secara luas. Hal ini terj adi karena: terbentuknya integrasi domest ik di sektor perdagangan; terciptanya intensitas mutual partnership dan linkage antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar; terciptanya t ransaksi domest ik dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar; terciptanya intensitas koordinasi antara fasilitator Pusat (Kementerian Perdagangan) dan fasilitator Daerah (instansi terkait) dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal; dan tingginya t ingkat penerapan manaj emen dan teknologi perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan.
• Penggunaan metode perdagangan dan bisnis berbasis teknologi informasi semakin umum digunakan sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi, baik secara individu, kelompok atau antarkomunitas pelaku bisnis perdagangan, antara lain maraknya pemasaran melalui internet dan bisnis periklanan. Selain itu, keterlibatan pelaku perdagangan eceran dan perdagangan besar dalam ekspor dan impor semakin signifikan dan produkt if. Implikasi kondisi di atas terhadap ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sangat baik sekalipun pertumbuhan j umlah penduduk merambat naik. Transportasi yang terkendala oleh faktor geografis relatif teratasi karena sinergi antar wilayah. Faktor terpent ing yang mendasari hasil pembangunan perdagangan adalah peningkatan indeks kepercayaan bisnis pada semua lini perdagangan di Indonesia.

• Perkembangan jumlah usaha dan nilai transaksi sektor perdagangan mengalami peningkatan, yaitu nilai transaksi perdagangan eceran dan nilai transaksi perdagangan ekspor-impor. Sedangkan dalam kategori nilai transaksi perdagangan besar, terlihat proporsi nilai transaksi perdagangan nasional didominasi oleh transaksi perdagangan dalam negeri untuk distribusi dan nondistribusi serta transaksi para eksportir, yaitu berada di atas t ransaksi importir dan  transaksi perdagangan besar yang berdasarkan fee atau kontrak.

•        Angka ekspor-impor meningkat baik volume maupun nilai dalam surplus neraca perdagangan. Hambatan nontarif teratasi dengan terciptanya kerj asama yang kuat antara simpul pemerintah (Atase Perdagangan, ITPC, Bidang Perekonomian Kedubes RI, Dinas Perdagangan) dengan simpul pro-bisnis (Dunia Usaha, Asosiasi Bisnis, Kadin/Kadinda).

•  Faktor kelangkaan informasi dan ekonomi biaya tinggi secara signifikan teratasi melalui perkuatan jaringan sistem perdagangan dan pengembangan hukum perdagangan secara simultan. Daya saing Indonesia meningkat signif ikan, menurut versi obyektif World Economic Forum, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh antara lain hasil reformasi ekonomi perdagangan yang mempengaruhi pelayanan pelabuhan dan kepabeanan serta efektivitas upaya pembasmian ekonomi biaya tinggi sepanjang jalur dist ribusi ekspor, impor, dan dist ribusi domest ik. Implikasinya terlihat pada surplus produktif neraca pembayaran dimana impor memperkuat kebutuhan pokok domestik, memperkuat indust ri, memperkuat daya ekspor atau ekspansi pasar global, dan memperkuat ketahanan devisa Indonesia.

• Diplomasi dan negosiasi perdagangan internasional yang mengutamakan kepent ingan nasional menj adi semakin kuat yang ditunjukkan dari meningkatnya penyelesaian masalah-masalah perdagangan internasional dan meningkatnya akses pasar. Membaiknya kemampuan diplomasi dan negosiasi perdagangan internasional membaik karena semakin meningkatnya sinergi lintas sektor, semakin eratnya kohesivitas perdagangan dan indust ri, adanya SDM sebagai negosiator global yang berintegritas, memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum perdagangan internasional, dan berkemampuan mult ibahasa, sehingga manfaat globalisasi, liberalisasi perdagangan, integrasi global, dan integrasi regional dapat dipetik secara optimum. Hal ini terefleksi antara lain.

•  Peran sistem logistik, intermediasi perdagangan, jaringan koleksi, pengumpul, pengecer, grosir, dan dist ribusi umumnya semakin berkembang dan meningkat , yang didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi elekt ronik, t ransportasi yang memadai, dan meningkatnya indeks kepercayaan bisnis di semua lini perdagangan dan perekonomian.

• Daya beli konsumen dan tingkat tabungan masyarakat semakin baik, hal ini ditunj ukkan dari tingkat upah minimum dan realisasinya yang semakin baik serta terciptanya semangat kewirausahaan baru.

• Sistem hukum perdagangan dan penegakan hukum lahir dan berkembang secara positif mengikut ikecepatan dinamika bisnis, menopang eksistensi usaha, memberi kepastian usaha serta memperkuat kredibilitas kebijakan perekonomian.

•  Pasar domestik dan pelaku usaha dalam negeri yang semakin aman dalam menghadapi terbukanya akses pasar ke dalam negeri.

• Sektor perdagangan memberi kont ribusi positif terhadap penciptaan tenaga kerj a, lingkungan hidup, kebudayaan, dan keamanan nasional serta pembentukan norma sosial bangsa.

2.    Peran Sektor Perdagangan Dalam Perekonomian

Peran sektor perdagangan semakin pent ing dalam perekonomian nasional, baik secara kuant itas maupun kualitas. Secara kuant itas, pent ingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kont ribusi PDB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Nilai tambah Sektor Perdagangan,

Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas j asa perdagangan untuk mendukung sektor indust ri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang posit if terhadap meningkatnya kont ribusi sektor perdagangan. Kegiatan-kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, iklim usaha, inf rast ruktur terkait ekspor–impor seperti Jakarta Int ernat ional Container Terminal (JICT) berkapasitas 2,5 j uta pet i kemas twenty-foot equivalent unit per tahun, pembangunan sekaligus revitalisasi dan harmonisasi pasar t radisional-pasar modern, penyediaan kebutuhan pokok, dan stabilisasi harga serta sinergi pengembangan UKM dan petani di bidang perdagangan.

Pentingnya peran sektor perdagangan juga terlihat dari banyaknya jumlah tenaga kerj a di sektor ini. Jumlah tenaga kerj a sektor perdagangan pada tahun 2008 tercatat sebanyak 17,1 juta jiwa, peringkat kedua setelah sektor pertanian. Jumlah tersebut meningkat 3,64 persen dari tahun sebelumnya. Jika digabung dengan hotel dan restoran, dimana terdapat t ransaksi perdagangan di dalamnya, maka j umlah tenaga kerj a berj umlah 21,2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,26 persen. Upaya Kementerian Perdagangan untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dinilai efekt if dalam menciptakan lapangan pekerj aan bagi masyarakat termasuk bagi usaha kecil dan menengah.

Sementara itu, tenaga kerj a di bidang perdagangan lebih didominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung, eceran t radisional, eceran modern, kecuali mobil dan motor. Dengan peningkatan sinergi dan koordinasi, maka 70 persen tenaga kerj a sektor perdagangan yang terisi oleh usaha informal dapat dit ingkatkan statusnya.  Selain itu, integrasi st rategis dengan segmen komunitas ekonomi kreatif diyakini akan membuka peluang kesempatan kerja yang signifikan.

3.    Kerjasama dan Diplomasi Perdagangan

Dalam rangka meningkatkan akses pasar, dilakukan strategi multi jalur di forum multilateral, regional, dan bilateral. Melalui strategi multi  jalur ini, Indonesia telah berhasil memperkuat perannya di dunia internasional, baik di forum WTO melalui G-20, G-33, dan di forum ASEAN, ASEAN plus mitra dialog, dan forum bilateral.

a.      Perdagangan Luar Negeri

Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara lansung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut.

Kebijakan dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam perdagangan luar negeri konsep proteksi berarti usaha-usaha pemerintah yang membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari Negara-negara lain dengan tujuan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu dalam pembangunan dan kemakmuran perekonomian Negara tersebut.

Upaya diversifikasi pasar tuj uan ekspor Indonesia pun sudah menunj ukkan hasil. Pangsa pasar ekspor Indonesia di pasar nont radisional semakin menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari sebesar 46,1 persen pada tahun 2004, menjadi 54,5 persen pada tahun 2009. Dalam hal impor, Kementerian Perdagangan berupaya mengelola impor yang berorientasi pada kepent ingan nasional, yaitu sesuai standar kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, dan moral bangsa.

Pertumbuhan impor selama periode 2004- 2008, khususnya nonmigas, meningkat rata-rata 26,5 persen per tahun. Impor nonmigas sebagian besar merupakan impor bahan baku atau penolong dan barang modal untuk memenuhi kebutuhan investasi dan produksi di dalam negeri, termasuk yang berorientasi ekspor.

Pengelolaan impor juga diarahkan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan t ransparan di dalam negeri, sehingga t idak terj adi perdagangan yang t idak adil dan memast ikan impor yang masuk melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) memenuhi syarat. Negara yang menj adi sumber impor nonmigas terbesar Indonesia adalah RRT, Jepang, dan Singapura. Ketiga negara tersebut memberikan kontribusi sebesar 41,5 persen dari total impor nonmigas Indonesia tahun 2008.

Perbaikan kinerj a perdagangan internasional terangkum dalam neraca perdagangan Indonesia yang selalu surplus pada periode 2004- 2008. Bahkan pada tahun 2006 dan 2007, neraca perdagangan hampir mencapai USD 40 miliar, meningkat satu setengah kali dibanding 2004. Membaiknya kinerj a perdagangan internasional Indonesia t idak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, antara lain:

a.       Perbaikan iklim usaha untuk meningkatkan daya saing ekspor dan investasi. Melalui upaya ini telah dilakukan penyempurnaan berbagai kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan ekspor komoditi pertanian, industri, dan pertambangan.

b.      Fasilitasi perdagangan luar negeri melalui peningkatan kelancaran arus barang dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.

c.       Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Nat ional Single Window untuk pelayanan perizinan ekspor impor. d. Penerapan st rategi pengembangan ekspor melalui pendekatan produk atau sektor (10 produk utama dan 10 produk potensial) dan pendekatan pasar (pasar utama atau tradisional, pasar prospektif, dan pasar potensial).

d.      Peningkatan produk dan akses pasar melalui: part isipasi pada pameran dagang di luar negeri, penyelenggaraan Trade Expo Indonesia, pengiriman misi dagang, kerj asama perdagangan internasional di berbagai fora, penciptaan merek, ident ifikasi potensi ekspor, kerj asama dengan Trade Promot ion Organizat ion dalam rangka pemberdayaan eksport ir dan pengembangan produk, dan berbagai kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor lainnya.

b.      Perdagangan Dalam Negeri

Di dalam negeri, stabilitas harga bahan pangan dan kecukupan pasokan periode 2005-2009 sempat terkendala oleh berbagai gej olak seperti bencana dan krisis pangan dunia. Harga bahan-bahan pangan mengalami kenaikan yang fluktuat if, namun secara umum harga dan kecukupan pasokan bahan pangan dapat dikendalikan. Andil inflasi bahan pangan pun cukup rendah dan stabil. Andil inflasi bahan pangan tahun 2005-2008 berturut-turut adalah: 3,3 persen; 3,1 persen; 2,8 persen; dan 3,5 persen.

  

“ Dengan garis pantai ribuan kilometer , Tuhan menciptakan

Indonesia  sebagai wilayah untuk perdagangan bebas “

( Hal Hil 1980 )

BAB III

PENUTUP

    A.    Kesimpulan

Kebijakan ekonomi merupakan seperangkat perencanaan yang mengacu pada tindakan, pernyataan, dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi  dan  menyangkut kepentingan umum.

Paradigma pembangunan ekonomi yang semula lebih berorientasi pada pertumbuhan industri dan perdagangan berskala besar telah bergeser kepada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi kerakyatan. Perubahan paradigma tersebut telah berpengaruh terhadap proses pemulihan ekonomi yang tercermin dari beberapa indikator ekonomi.

Pembangunan industri, sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong perannya karena telah terbukti memberi kontribusi yang berarti terhadap pembangunan nasional. Mengingat perannya yang strategis, sektor industri khususnya industri manufaktur, perlu ditingkatkan kinerjanya. Berbagai upaya perbaikan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap kemerosotan kinerja sektor industri telah dilakukan, namun kinerja itu tampaknya belum sepenuhnya pulih. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang membutuhkan perhatian dan perlu segera diatasi.  

Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mem­percepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Pembangunan perdagangan berperan penting pula dalam menciptakan dan mempertahankan Stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran.

    B.     Saran

Kebijakaan pembangunan di sektor perdagangan dan industri merupakan indikator penting penunnjang pembangunan ekonomi, sehingganya di perlukan perhatian yang serius agar tujuan pembangunan ekonomi di sektor perdagangan dan industri dapat tercapai .

Daftar Pustaka

Aula Ahmad Hafidh Sf. Liberalisasi Perdagangan Dan Perspektif Ekonomi Pertanian  Di Indonesia ;  Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

M Alif Timur Ghiffari . Pembangunan Industri Dan Kebijakannya

Candra Kuniawan 2010 . Sistem Perdagangan Global, Instrumen Ekonomi,
Neraca Ekonomi Dan Lingkungan Terpadu  : Fakultas Ekonomi  Universitas Muhmmadiyah Malang

Dr Ratih Hurriyati, Msi 2012 . Globalisasi Ekonomi& Pembentukan Komunitas Asia Raya Melalui Masyarakat Ekonomi Asean ; Fpips

Doddy Purwoharyono  , Dkk. Teori Perdagangan Internasional Dan Strategi Pembangunan Reviand Ramiz

Idham Cholid . Globalisasi, Perdagangan Internasional Dan Kebijakan Proteksi

Tulus T.H. Tambunan 2013.  Kebijakan Industri Dalam Menyongsong Me-Asean 2015

Kementrian Perdangangan . Laporan Publikasi Rencana Strategis Perdagangan Periode 2010-2014

Kementrian Perindustrian . Outlok Rencana Pembangunan Perindustrian

.

Dilansir dari : http://pumariksa.blogspot.com/2014/11/kebijaksanaan-pembangunan-di-sektor.html

       

      

               

    

       

Advertisement