Advertisement
Selamat datang para pengunjung setia web ahli akuntansi, nah kali ini admin berbagi ebook yang bagi admin wajib banget menjadi tambahan literature bagi teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di bidang perpajakan. tapi inget,, harus banyak-banyak membaca dan memperbanyak literature yaaa. !
Direktori Layanan Perpajakan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan pelayanan perpajakan di masa depan dan dapat berfungsi memberikan informasi pelayanan pajak yang komprehensif. Buku ini berisikan:
- layanan di bidang perpajakan dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang terbagi menjadi sepuluh area;
- setiap layanan terdapat deskripsi, prosedur, persyaratan dan dokumen, jangka waktu penyelesaian, dan peraturan terkait; dan
- formulir atau contoh format permohonan.
Cuplikan dari Kata Pengantar Buku Tersebut.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu
Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan yang
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.
DJP merupakan institusi penting di negeri ini di mana mayoritas pembiayaan APBN berasal dari penerimaan pajak. Sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 2002, DJP telah melakukan banyak perubahan atau reformasi administrasi perpajakan. Dasar dari program ini adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan menggunakan teknologi informasi.
Modernisasi ini pada hakikatnya adalah program reformasi birokrasi di lingkungan DJP yang merpakan bagian dari Reformasi Birokrasi Kemenkeu. Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019.
Dengan adanya dukungan regulasi tersebut, gerakan Reformasi Birokrasi Kemenkeu bisa diintegrasikan dengan gerakan Reformasi Birokrasi Nasional. Sasaran reformasi birokrasi, sebagaimana yang tercantum dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (2) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan (3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Untuk memenuhi salah satu aspek sasaran reformasi birokrasi yaitu terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, maka disusunlah buku Direktori Layanan Perpajakan sebagai sebuah unsur dalam pelayanan perpajakan.
DJP merupakan institusi penting di negeri ini di mana mayoritas pembiayaan APBN berasal dari penerimaan pajak. Sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 2002, DJP telah melakukan banyak perubahan atau reformasi administrasi perpajakan. Dasar dari program ini adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan menggunakan teknologi informasi.
Modernisasi ini pada hakikatnya adalah program reformasi birokrasi di lingkungan DJP yang merpakan bagian dari Reformasi Birokrasi Kemenkeu. Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019.
Dengan adanya dukungan regulasi tersebut, gerakan Reformasi Birokrasi Kemenkeu bisa diintegrasikan dengan gerakan Reformasi Birokrasi Nasional. Sasaran reformasi birokrasi, sebagaimana yang tercantum dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (2) terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan (3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Untuk memenuhi salah satu aspek sasaran reformasi birokrasi yaitu terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, maka disusunlah buku Direktori Layanan Perpajakan sebagai sebuah unsur dalam pelayanan perpajakan.
Buku ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan pelayanan perpajakan di masa depan dan dapat berfungsi memberikan informasi pelayanan pajak yang komprehensif, yang akan memberikan kemudahan dari sisi petugas pajak maupun dari sisi Wajib Pajak.
Semoga buku Direktori Layanan Perpajakan ini dapat menjadi unsur yang makin membuat kokoh bangunan pelayanan perpajakan Indonesia sehingga mendorong terwujud visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.
Buku Ini Tidak Untuk DIperjualbelikan.
DOwnload
Sumber dari website Resmi Pajak : http://www.pajak.go.id/direktori-layanan-perpajakanAdvertisement
0 Comments
EmoticonEmoticon