HAK MILIK INTELEKTUAL

A. Hak Cipta

Karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, pada dasarnya adalah karya intelektualitas manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya.

Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa yang menjadi objek hak cipata adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (scientific, literary, and artistic works).

Ruang lingkup yang termasuk sebagai karya cipta seseorang adalah:

· buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;

· pertunjukkan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran untuk radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi; segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan seni kaligrafi;seni batik; arsitektur;

· peta; sinematografi; fotografi; program komputer; terjemahan, tafsiran, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

Selain jenis ciptaan yang dapat dilindungi undang-undang, ada juga ciptaan yang tidak dilindungi undang-undang. Ciptaan-ciptaan yang tidak dilindungi tersebut adalah:

· hasil rapat terbuka Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara serta Lembaga Konstitusional lainnya;

· peraturan perundang-undangan; putusan pengadilan dan penetapan hakim; pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah; keputusan badan arbitrase, keputusan mahkamah pelayaran, keputusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan, keputusan badan urusan piutang negara, dan lain-lain.

1. Masa Berlaku Hak Cipta

Masa berlaku suatu hak cipta atas ciptaan berupa buku, pamflet dan karya tulis lainnya, seni tari, seni lukis, seni pahat, seni patung, seni batik, ciptaan lagu atau musik, dan karya arsitektur, oleh undang-undang diberikan selama hidup si pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Untuk ciptaan berupa karya pertunjukkan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran untuk media radio, televisi, film dan video, ceramah, kuliah, pidato, peta, karya sinematografi, karya rekaman suara atau bunyi, dan terjemahan atau tafsir, mempunyai msa berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

Sedangkan, ciptaan berupa karya fotografi, program komputer, saduran dan penyusunan bunga rampai, mempunyai masa berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.

2. Ancaman Pidana

Ancaman hukuman secara pidana menurut undang-undang dapat dikelompokkan atas 4 kelompok, yaitu:

· Terhadap mereka yang melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-.

· Apabila dengan sengaja melakukan tindakan berupa menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum, ancamannya pidana penjara 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-.

· Setelah mendengan pertimbangan Dewan Hak Cipta, melanggar kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum, ancamannya pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,-.

· Apabila melanggar hak cipta atas potret seseorang, ancamannya pidana paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 15.000.000,-.

B. Hak Paten (Patent)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tanggal 11 Juni 1991, ada 4 pengertian yang perlu diketahui dalam kaitannya dengan paten, yaitu: Deskripsi , Abstraksi ,Klaim , Gambar .

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Pasal 1 Tahun 2001 tentang Paten, menegaskan pengertian paten yaitu suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

1. Subjek dan Lingkup Paten

Yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor tersebut. Apabila suatu penemuan dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama berhak memperoleh hak atas penemuan paten itu.

Yang dianggap sebagai penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten, kecuali terbukti sebaliknya. Pencantuman nama penemu dalam surat paten adalah lazim dan sering dikenal dengan istilah moral right. Penemuan atas suatu paten dapat dibagi atas 2 lingkup pengaturan, yaitu: penemuan yang dapat diberikan paten, dan penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Penemuan yang dapat diberikan paten menurut undang-undang paten menganut prinsip bahwa semua penemuan di bidang teknologi dapat diberi paten apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

2. Permohonan Paten

Paten diberikan berdasarkan atas permohonan dan setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Satu kesatuan invensi adalah beberapa invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat, misalnya, suatu invensi berupa alat tulia yang baru dengan tintanya yang baru.

Hal-hal yang harus dimuat dalam surat permohonan, yaitu: tanggal, bulan, dan tahun permohonan; alamat lengkap dan alamat jelas pemohon; nama lengkap dan kewarganegaraan inventor; nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa; pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten; judul invensi; klaim yang terkandung dalam invensi; deskripsi tentang invensi, yangs ecara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi; gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang dieprlukan untuk memperjelas invensi; dan abstrak invensi.

3. Pengalihan dan Lisensi Paten

Seperti diketahui bahwa paten pada dasarnya adalah hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik tentunya paten dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain (perorangan atau badan hukum) sebagaimanan ditergaskan dalam Pasal 66 yang dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu: pewarisan; hibah; ; wasiat ; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Lisensi-wajib akan berkahir apabila:

· alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian lisensi-wajib tidak ada lagi;

· penerima lisensi-wajib tidak melaksakan lisensi-wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakannya;

· penerima lisensi-wajib tidak lagi mentaati syarat dan ketentuan lainnya termasuk pembayaran royalti yang ditetapkan dalam pemberian lisensi-wajib.

4. Pembatalan Paten

Undang-undang Paten mengeaskan bahwa ada 3 macam pembatalan paten, yaitu: Pertama, karena batal demi hukum, Kedua, batal atas permohonan pemegang paten, dan Ketiga, batal karena adanya gugatan.

5. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Pasal 99 Undang-undang Paten menegaskan apabila pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan yang akan ditetapkan dengan keputusan presiden.

C. Hak Merek

Merek sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, oleh karenanya masalah merek perlu diatur dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai merek yaitu dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

1. Lingkup Merek dan Pendaftarannya

Pasal 1 Undang-undang Merek menegaskan apa yang dimaksud dengan merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Lingkup merek terbagi atas 2 jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek yang telah terdaftar akan mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang.

2. Pengalihan Hak atas Merek

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena beberapa hal, yaitu: pewarisan; wasiat; hibah; perjanjian; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semula pemilik merek.

Selain pengalihan hak seperti diatur di atas, pemilik merek terdaftar juga berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan suatu perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan jasa.

3. Penghapusan dan Pembatalan Merek

Merek yang telah terdaftar pada dasarnya dapat dihapuskan atas prakarsa Ditjen HAKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek. Penghapusan ini dilakukan jika:

· merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau sejak pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oelh Ditjen HAKI; atau

· merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Merek yang telah terdaftar juga dapat dibatalkan dengan suatu gugatan yang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

4. Gugatan Pelanggaran Merek

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, yang diajukan kepada Pengadilan Niaga , yang berupa: gugatan ganti rugi, dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunanaan merek tersebut . Selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat pula menyelesaikan sengketa yang timbul melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

5. Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Dilansir dari : http://pumariksa.blogspot.com/2014/02/ha-mlk-intelektual.html

Menurut Ahli

HAK MILIK INTELEKTUAL